Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Profesionalisme Birokrasi Pemerintahan Dalam Rangka Pasar Tunggal Asean 2015

Abstract

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan kondisi aktual birokrasi pemerintahan saat ini dan berupaya memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan profesionalisme birokrasi. Secara faktual, birokrasi pemerintahan saat ini masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama, ide dan program-program kepala daerah yang tertuang dalam visi-misi belum sepenuhnya bisa diterjemahkan dengan baik di tataran praktis. Kedua, persepsi dan gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi masih banyak yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi yang mengakibatkan terjadinya patologi dan maladministrasi. Ketiga, rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan mutu pelayanan. Keempat, mental melayani belum tumbuh pada sebagian besar aparat. Kelima, aparatur pemerintah daerah kurang kreatif dan masih sangat lemah dalam berinovasi. Serangkaian permasalahan birokrasi tersebut, mengindikasikan perlunya grand strategy dalam penataan birokrasi secara sistemik, agar lebih efisien dan profesional. Pemerintah daerah dengan demikian perlu melakukan “revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan†melalui pembangunan profesionalisme birokrasi. Hal ini menuntut perubahan kompetensi SDM secara menyeluruh yang perlu dijabarkan secara konsisten dan proporsional dalam rangka mendukung peningkatan daya saing daerah.

Kata kunci: pasar tunggal ASEAN, profesionalisme birokrasi, pelayanan publik, daya saing daerah

ABSTRACT

This article aims to describe actual condition of present government as well as become an attempt to develop bureaucracy professionalism. Governmental bureaucracy still has some weaknesses. First, vision and mission of the major or head of a regency are usually not practical. Second, official managerial perception and style which shift away from democracy principles result in pathology and maladministration. Third, operational administrators’ knowledge and skill which are still low result in lack of productivity and quality of service. Fourth, the spirit to service is not implanted in most officials’ self. Fifth, local officials are not creative and weak in innovation. Regarding the mentioned problems, it is indicated that a grand strategy is needed in managing systemic bureaucracy to make it more efficient and professional. Therefore, local government should revitalize the implementation of its managerial functions through bureaucracy professionalism development. It demands a thorough consistent and proportional change in human resources’ competence in order to support local competitiveness.

Keywords: asean economic community, bureaucracy professionalism, public service, local competitiveness